Ujicoba bom hidrogen (termo nuklir) AS di Kepulauan Marshall (Pasifik) pada 1954, membuat Sukarno khawatir wilayah Indonesia timur terkena dampak radiasi. Dia lalu mencari ahli radiologi dalam negeri untuk melakukan penyelidikan. Sukarno mengeluarkan Keppres No 230/1954 tentang pembentukan Panitia Negara untuk Penjelidikan Radio-Aktivitet pada 23 November 1954. Panitia ini dipimpin ahli radiologi dalam negeri, G.A. Siwabessy, yang baru pulang studi di London.
Tim lalu bergerak dengan prioritas tempat-tempat yang berdekatan dengan Samudera Pasifik, seperti Manado, Ambon, dan Timor. Hasil penyelidikan tim menyimpulkan, Indonesia aman dari dampak ujicoba bom AS.
Selesai tugas itu, tim menyarankan kepada pemerintah agar menaruh perhatian lebih kepada pernukliran. Upaya tersebut menuai hasil. Pemerintah lalu membentuk Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom (LTA).
Siwabessy, yang dipercaya menjadi direktur jenderal LTA, lalu membuat blue print pengembangan nuklir nasional. Selain memberi beasiswa kepada anak bangsa ke berbagai negara untuk mempelajari nuklir, LTA aktif berkeliling untuk mempelajari nuklir. Berbagai kerjasama juga dijajaki, yang terpenting dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).
Kerjasama itu membuat Indonesia mendapatkan bantuan dari AS. Pada Juni 1960, Indonesia menandatangani kerjasama bilateral di bidang nuklir dengan AS di bawah program “Atom for Peace”. Selain memberi dukungan dana sebesar 350 ribu dolaruntuk pembangunan reaktor nuklir, dan 141 ribu dolar untuk riset pengembangan. AS juga mengirim tenaga ahlinya. Meski menuai pro-kontra, Indonesia berhasil membangun reaktor nuklir pertamanya, Triga-Mark II, pada April 1961.
Namun, kerjasama itu perlahan berubah bentuk seiring berubahnya hubungan Indonesia-AS. Kematian Presiden John F. Kennedy membuat hubungan Indonesia-AS tak lagi mesra. Sukarno makin lantang mengkampanyekan perlawanan terhadap neokolonialisme dan imperialisme yang ditopang negeri-negeri tua seperti AS.
Keberhasilan Tiongkok dalam ujicoba bom atom pertamanya pada 16 Oktober 1964 menginspirasi Sukarno untuk melakukan hal serupa. Menurut Sulfikar Amir dalam “The State and the Reactor: Nuclear Politics in Post-Suharto Indonesia,” dimuat jurnal Indonesia, ketertarikan Sukarno didorong oleh ancaman terhadap keamanan Indonesia setelah AS melancarkan Perang Vietnam dan Inggris menyokong pembentukan Federasi Malaysia. Selain itu, ini merupakan taktik Sukarno untuk memperoleh dukungan dari dua kubu politik dalam negeri yang terus berseteru, Angkatan Darat dan PKI.
Sukarno lalu diam-diam mengirim ahli-ahli nuklir dan petinggi militer Indonesia ke Tiongkok untuk belajar membuat bom atom. Hal itu dia lakukan karena adanya perjanjian mengikat antara Indonesia dengan AS, yang tak membolehkan Indonesia berpaling dari AS dalam pengembangan nuklirnya.
Indonesia Bikin Bom Atom, Amerika Kelabakan
Pada 15 November 1964, Direktur Pengadaan Senjata Angkatan Darat Brigjen Hartono mengumumkan Indonesia akan mengujicoba bom atom pada 1969. Dia mengatakan sekira 200 ilmuwan sedang bekerja memproduksi bom atom tersebut.
Menyusul kemudian pada 24 Juli 1965 Presiden Sukarno mengumumkan, “Sudah kehendak Tuhan, Indonesia akan segera memproduksi bom atomnya sendiri,” ujarnya sebagaimana dikutip Robert M. Cornejo dalam “When Sukarno Sought the Bomb: Indonesian Nuclear Aspirations in the Mid-1960s,” The Nonproliferation Review Vol. 7 tahun 2000. Bagi Sukarno, bom atom ditujukan untuk “menjaga kedaulatan dan menjaga tanah air.”
Dalam rangkaian peristiwa tersebut, Presiden Sukarno sempat membentuk Kogam (Komando Ganyang Malaysia) yang menyebabkan perang urat saraf sangat hebat dan Bung Karno menggertak bahwa bangsa Indonesia sudah dapat membuat roket dan bom atom. Padahal yang terjadi adalah sekadar peluncuran percobaan Roket Ilmiah ‘Kartika-1’ di pantai selatan Cilauteureun, Pameungpeuk-Garut.
Publik internasional terhenyak. Negara-negara Barat dan sekutunya khawatir dan protes. Menteri Pertahanan Australia Shane Paltridge mengatakan, pernyataan Hartono dan Sukarno tak boleh disepelekan. Wakil PM Malaysia Tun Abdul Razak, yang merasa sangat terancam, memerintahkan penyelidikan serius upaya Indonesia itu. AS gerah dengan ulah Indonesia itu, dan diplomat-diplomatnya di Jakarta mulai menyelidiki.
AS mendapat kesimpulan, kemampuan nuklir Indonesia belum mencukupi untuk memproduksi bom. Oleh karena itu, tulis Matthew Fuhrmann dalam Atomic Assistance: How ‘Atom for Peace’ Programs Cause Nuclear Insecurity, “meski ada keinginan (Indonesia membuat bom, red.) tersebut, AS tetap melanjutkan bantuannya kepada program nuklir Indonesia.” Pada September 1965, AS dan Indonesia kembali menandatangani perjanjian kerjasama nuklirnya.
Sebuah revisi atas perjanjian tahun 1960, di mana Indonesia harus mengizinkan reaktor nuklirnya diinspeksi IAEA, dimasukkan dalam perjanjian baru itu. Hal tersebut bertujuan untuk mengendalikan Indonesia yang dikhawatirkan tak mengembalikan uranium suplai dari AS dan menggunakannya untuk membuat bom.
Namun, prahara 1965 (G30SPKI) mengubah semuanya. Kekuasaan Sukarno terus melemah dan akhirnya jatuh. Pemerintahan Soeharto sama sekali tak tertarik mengembangkan bom nuklir. Perjanjian nuklir dengan AS yang dimiliki Indonesia sepenuhnya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, pertanian, dan pembangunan perekonomian.
Andai saja kala itu proyek Nuklir Sukarno terus berlanjut, entah apakah Indonesia akan menjadi salah satu negara adidaya, atau menjadi negara yang paling dimusuhi dunia (seperti Korea Utara) karena membangkang tentang proyek nuklirnya.
[Historia]
Comments
Post a Comment